RSS Feed (xml)
Oleh : Ateng Hartono
Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang oleh hampir seluruh daerah atau negara dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai prioritas utama. Pentingnya penanganan kemiskinan antara lain terkait dengan dampak dari kemiskinan jika tidak ditanggulangi akan semakin melebar ke indikator lainnya. Sebagai contoh, besarnya jumlah dan persentase penduduk miskin seringkali juga diikuti dengan peningkatan angka pengangguran dan keterbelakangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya ketimpangan baik antar sektor, wilayah maupun ketimpangan antar kelompok atau golongan masyarakat. Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.
Prestasi Penurunan Kemiskinan
Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai pihak di Kalimantan Barat baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta memberikan hasil positif. Hal ini tercermin dari selama empat tahun terakhir mampu menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, bahkan juga persentasenya di bawah nasional.Berdasarkan data BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 584,3 ribu atau sekitar 12,91 persen dari jumlah penduduk. Tahun 2008 sampai tahun 2010, jumlah dan persentase penduduk miskin propinsi ini menurun. Adapun persentasenya masing-masing sebesar 11,07 persen, 9,30 persen dan 9,02 persen. Sebagai bahan perbandingan, selama empat tahun tersebut penduduk miskin tingkat nasional masing-masing sebesar 16,58persen, 15,42 persen, 14,15 persen dan 13,33 persen.
PR Bagi Pembangunan Pedesaan
Berdasarkan data tersebut tercermin selama empat tahun terakhir Kalimantan Barat mampu menurunkan persentase penduduk miskin sekitar 3,89 point, sedangkan nasional menurun 3,25 point. Walaupun demikian, hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah jika mencermati penduduk miskin berdasarkan daerah kota dan dan desa, ternyata sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Ini artinya, kedepannya merupakan PR bagi upaya percepatan pembangunan pedesaan.
Tahun 2007 jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 144,1 ribu orang menurun menjadi 83,43 ribu orang tahun 2010 atau menurun sekitar 42,10 persen. Sedangkan di pedesaan jumlah penduduk miskin tahun 2007 mencapai 440,2 ribu, menurun menjadi 345,32 ribu penduduk tahun 2010 atau menurun sekitar 21,55 persen. Kondisi tersebut mencerminkan penanggulangan kemiskinan perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan.
Penurunan penduduk miskin perkotaan yang lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan, membuat ‘gap’ antara persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan pada tahun 2010 semakin melebar. Menurut data BPS, pada tahun tersebut di perkotaan terdapat sekitar 6,31 persen penduduk yang masuk dalam kategori miskin, sedangkan di pedesaan sekitar 10,06 persen dari total penduduk di pedesaan.
PR lain dalam percepatan pengentasan kemiskinan pedesaan dapat dilihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P 1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin, di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,82, sementara di daerah perdesaan mencapai 1,31. Semakin tinggi nilai indeks ini mencerminkan semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Untuk tingkat keparahan kemiskinan yang tercermin melalui nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index- P 2). Indeks yang secara sederhana dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin ternyata daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan pedesaan. Tahun 2010 untuk perkotaan sebesar 0,18 dan di daerah perdesaan sebesar 0,27.
PR bagi pembangunan pedesaan, khususnya pengentasan kemiskinan dihadapkan oleh beberapa tantangan baik kelayakan dan ketersediaan infrastruktur, kelembagaan ekonomi, kelayakan luas lahan pertanian yang dimiliki dan lainnya. Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor kemiskinan di pedesaan adalah banyak petani di pedesaan dikendalikan oleh para tengkulak dengan sistem ijon, yaitu petani menjual hasil tanamanannya di lahan ketika tanaman tersebut belum menghasilkan. Akibatnya, hasil kerja keras petani dihargai sangat murah.
Petani juga sering kali dihadapkan oleh penurunan harga yang tidak seimbang dengan biaya produksi, terutama saat terjadi panen raya. Terlebih sistem pertanian khususnya sebagian komoditi tanaman pangan masih mengandalkan cara tradisional, misalnya ketergantungan terhadap hujan (tadah hujan). Akibatnya, nilai Tukar Petani (NTP) beberapa komoditi khususnya padi dan palawija serta peternakan masih dibawah 100. Kondisi sampai dengan bulan Nopember 2010, NTP padi dan palawija sebesar 94,64 sedangkan peternakan sebesar 85,74.
Pentingnya pembangunan pedesaan bukan hanya akan berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga percepatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih jika memperhatikan data Hasil Sensus Penduduk 2010, dimana sekitar 69,79 persen penduduk Kalimantan Barat berdomisili di pedesaan, semakin memperkuat isyarat bahwa pembangunan pedesaan merupakan salah satu PR utama yang perlu mendapat perhatian khususnya mengisi tahun 2012. **
* Penulis, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kalbar.
Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang oleh hampir seluruh daerah atau negara dicantumkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai prioritas utama. Pentingnya penanganan kemiskinan antara lain terkait dengan dampak dari kemiskinan jika tidak ditanggulangi akan semakin melebar ke indikator lainnya. Sebagai contoh, besarnya jumlah dan persentase penduduk miskin seringkali juga diikuti dengan peningkatan angka pengangguran dan keterbelakangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya ketimpangan baik antar sektor, wilayah maupun ketimpangan antar kelompok atau golongan masyarakat. Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.
Prestasi Penurunan Kemiskinan
Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan berbagai pihak di Kalimantan Barat baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta memberikan hasil positif. Hal ini tercermin dari selama empat tahun terakhir mampu menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, bahkan juga persentasenya di bawah nasional.Berdasarkan data BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 584,3 ribu atau sekitar 12,91 persen dari jumlah penduduk. Tahun 2008 sampai tahun 2010, jumlah dan persentase penduduk miskin propinsi ini menurun. Adapun persentasenya masing-masing sebesar 11,07 persen, 9,30 persen dan 9,02 persen. Sebagai bahan perbandingan, selama empat tahun tersebut penduduk miskin tingkat nasional masing-masing sebesar 16,58persen, 15,42 persen, 14,15 persen dan 13,33 persen.
PR Bagi Pembangunan Pedesaan
Berdasarkan data tersebut tercermin selama empat tahun terakhir Kalimantan Barat mampu menurunkan persentase penduduk miskin sekitar 3,89 point, sedangkan nasional menurun 3,25 point. Walaupun demikian, hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah jika mencermati penduduk miskin berdasarkan daerah kota dan dan desa, ternyata sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Ini artinya, kedepannya merupakan PR bagi upaya percepatan pembangunan pedesaan.
Tahun 2007 jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 144,1 ribu orang menurun menjadi 83,43 ribu orang tahun 2010 atau menurun sekitar 42,10 persen. Sedangkan di pedesaan jumlah penduduk miskin tahun 2007 mencapai 440,2 ribu, menurun menjadi 345,32 ribu penduduk tahun 2010 atau menurun sekitar 21,55 persen. Kondisi tersebut mencerminkan penanggulangan kemiskinan perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan.
Penurunan penduduk miskin perkotaan yang lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan, membuat ‘gap’ antara persentase penduduk miskin perkotaan dan pedesaan pada tahun 2010 semakin melebar. Menurut data BPS, pada tahun tersebut di perkotaan terdapat sekitar 6,31 persen penduduk yang masuk dalam kategori miskin, sedangkan di pedesaan sekitar 10,06 persen dari total penduduk di pedesaan.
PR lain dalam percepatan pengentasan kemiskinan pedesaan dapat dilihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P 1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin, di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,82, sementara di daerah perdesaan mencapai 1,31. Semakin tinggi nilai indeks ini mencerminkan semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Untuk tingkat keparahan kemiskinan yang tercermin melalui nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index- P 2). Indeks yang secara sederhana dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin ternyata daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan pedesaan. Tahun 2010 untuk perkotaan sebesar 0,18 dan di daerah perdesaan sebesar 0,27.
PR bagi pembangunan pedesaan, khususnya pengentasan kemiskinan dihadapkan oleh beberapa tantangan baik kelayakan dan ketersediaan infrastruktur, kelembagaan ekonomi, kelayakan luas lahan pertanian yang dimiliki dan lainnya. Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktor kemiskinan di pedesaan adalah banyak petani di pedesaan dikendalikan oleh para tengkulak dengan sistem ijon, yaitu petani menjual hasil tanamanannya di lahan ketika tanaman tersebut belum menghasilkan. Akibatnya, hasil kerja keras petani dihargai sangat murah.
Petani juga sering kali dihadapkan oleh penurunan harga yang tidak seimbang dengan biaya produksi, terutama saat terjadi panen raya. Terlebih sistem pertanian khususnya sebagian komoditi tanaman pangan masih mengandalkan cara tradisional, misalnya ketergantungan terhadap hujan (tadah hujan). Akibatnya, nilai Tukar Petani (NTP) beberapa komoditi khususnya padi dan palawija serta peternakan masih dibawah 100. Kondisi sampai dengan bulan Nopember 2010, NTP padi dan palawija sebesar 94,64 sedangkan peternakan sebesar 85,74.
Pentingnya pembangunan pedesaan bukan hanya akan berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga percepatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih jika memperhatikan data Hasil Sensus Penduduk 2010, dimana sekitar 69,79 persen penduduk Kalimantan Barat berdomisili di pedesaan, semakin memperkuat isyarat bahwa pembangunan pedesaan merupakan salah satu PR utama yang perlu mendapat perhatian khususnya mengisi tahun 2012. **
* Penulis, Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kalbar.
No comments:
Post a Comment