Memilih Pemimpin dengan Kesadaran & Kecerdasan

Oleh : Ridwansyah

Pemilihan umum dijadikan suatu mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin rakyat. Dengan rakyat memilih secara langsung pemimpin yang dianggap mampu membawa aspirasi-aspirasi dan mewujudkan dalam bentuk kebijakan yang akan membantu rakyat memperbaiki kualitas hidupnya. Sepintas memang seperti fatalism yang dianut oleh paham rakyat. Tetapi pada kenyataannya demikianlah begitu besarnya harapan rakyat untuk calon pemimpinnya.

Demokrasi langsung, yang diterapkan pada perkembangan mutakhir dari mekanisme demokrasi, secara langsung artinya rakyat datang ke suatu tempat pemilihan dan memberikan pilihannya kepada calon tertentu yang tentunya dianggapnya dapat mewakili kepentingan-kepentingannya. Hal ini seyogyanya sangat baik karena dengan secara langsung tidak ada lagi pembatas hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Pertanggungjawaban pun terjadi secara dua arah antara yang dipilih dengan yang memilih sehingga diharapkan hubungan yang kuat akan terjadi diantara keduanya.

Tetapi suatu kenyataan lainnya adalah kualitas demokrasi didasarkan kualitas kehidupan sehari-hari rakyatnya. Jika demokrasi berada pada aras terbawah dan telah menjadi proses keseharian,  maka kualitas demokrasi akan berjalan menuju puncaknya pada pemilihan pemimpin di level yang paling tinggi. Demikian juga sebaliknya, jika demokrasi belum menjadi kultur rakyat, maka ketika terjadi pemilihan langsung yang merupakan suatu tolak ukur demokrasi akan berjalan hanya secara formal.

Hal ini bisa kita contohkan pada kualitas demokrasi di Negara kita yang secara formal telah menjadi suatu keniscayaan dalam perhelatan berbangsa dan bernegara, tetapi secara substantif belum sesuai dengan harapan terhadap demokrasi itu sendiri  yaitu untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat, karena mekanisme demokrasi hanya berada pada formalitas tetapi kebiasaanya masih menggunakan pendekatan tradisional. Banyak sekali paham tradisional yang masih berkembang di masyarakat, misalnya adanya konsep ratu adil, isu-isu mistis dan lain sebagainya di tengah masyarakat yang masih terbelakang pengetahuan rasionalnya. Hal ini semakin diperparah dengan tingkah para elite yang kerap memainkan kebodohan rakyatnya untuk kepentingan mereka. Pola pembodohan kerap dipertontonkan elite untuk merebut hati rakyat, misalnya menyebarkan fitnah, memberikan barang-barang, ancaman-ancaman dan pola lainnya.

Untuk konteks Kalimantan Barat, pemilu kada gubernur yang akan digelar tahun 2012 menghadapi tantangan-tantangan seperti contoh yang dihadirkan diatas. Selain itu Kalimantan Barat yang sangat majemuk  sangat rentan dengan isu-isu berbau sectarian. Apalagi secara historis daerah ini beberapa kali mengalami konflik horizontal. Semua pihak tentunya sangat menginginkan pemilu kada gubernur yang akan digelar tahun ini berlangsung secara aman damai. Rakyat sudah jenuh dengan konflik dan menginginkan pemilu kada tahun ini menjadi media awal dalam mengusung perubahan bagi Kalimantan Barat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan budaya dalam pemilu kada 2012, mesti ada kalangan yang tidak masuk dalam pragmatism politis tetapi mengarahkan ikhtiar dalam membangun kesadaran dan kecerdasan pengetahuan politik. Kelompok-kelompok ini sangat dinantikan karena selama ini di wacana publik didominasi oleh elite-elite politik yang ketika berujar didasarkan pada kepentingan politik tertentu.

Banyak sekali pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dalam konteks demokrasi di Kalimantan Barat. Diantaranya adalah bagaimana menghapus stigma tentang primordialisme terhadap suksesi politik pemilu kada, bahwa primordialisme tidak akan bisa dihapus sama sekali. Itu adalah kenyataan tetapi porsinya harus semakin dipersempit dalam pembicaraan demokrasi kita. Nilai-nilai kepemimpinan merupakan sesuatu yang universal sehingga dapat dimiliiki oleh siapa saja tanpa memandang warna kulit, etnik, suku dan agama tertentu.

Sejatinya Kalimantan Barat merindukan pemimpin yang berjiwa nasionalis dan negarawan yang mampu “mengalahkan” nafsu primordial dalam dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Jika wacana ini mampu digagas secara massif, penulis yakin bahwasanya Kalimantan Barat mampu melalui pemilu kada dengan cerdas dan damai. Elite politik harus menghentikan provokasi yang berbau SARA, karena dikhawatirkan akan memancing emosi warga. Keadaan damai yang telah terpelihara belakangan harusnya musti dipertahankan. Peran serta semua pihak dalam menjaga kondisi ini mutlak dibutuhkan. Pihak keamanan dalam hal ini mesti mengambil langkah yang terencana demi menciptakan iklim yang damai. Tindakan tegas harus dilakukan ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin memancing di air yang keruh untuk mengacaukan suasana kondusif, sepertinya dimulai dengan memperhatikan iklan-iklan politik yang berbau provokasi seperti baliho dan selebaran harus ditindak tegas.

Dilain pihak, seharusnya pemilu kada kedepan mesti dimaknai perubahan bagi seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Barat. Perubahan pola pikir serta perubahan tingkah laku dalam memaknai pemilu kada gubernur, diskusi tentang figure tetap menguasai wacana dalam pemilu kada kedepan karena figur menjadi sosok sentral dalam menakhodai perahu Kalimantan Barat selama 5 tahun kedepan. Namun yang tidak boleh dilupakan ketika berbicara figur adalah jejak rekam figur, bermakna masyarakat harus mencari tahu terhadap figur calon pemimpin daerah yang mulai “bergentayangan” sejauh mana prestasi yang telah ditorehkan di masa lalu. Karena biasanya kebiasaan seseorang sulit untuk berubah. Oleh sebab itu jejak rekam menjadi indikator awal yang bagus dalam menilai calon pemimpin daerah. Jejak rekam seharusnya masuk pada wilayah paling private sekalipun, membiasakan dengan keterbukaan merupakan langkah awal yang baik dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas.

Selain berbicara figure, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin Kalimantan Barat yang akan datang. Pertanyaan ini mengarah pada visi misi dan komitmen. Karena diketahui bersama bahwa Kalimantan Barat menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah dalam pembangunan. Salah satu masalah yang paling menjadi isu krusial adalah persoalah infrastruktur, mengingat Kalimantan Barat daerah yang sangat luas dengan kondisi geografis daerah yang membentang dari pesisir sampai pedalaman, keterjangkauan infrastruktur terutama  jalan masih sangat memprihatinkan. Bagaimana pemimpin Kalimantan Barat yang akan datang membuat formulasi dalam upaya mengatasi persoalan infrastruktur, kemampuan lobby ke pemerintah pusat mutlak sangat dibutuhkan, mengingat kemampuan keuangan daerah tidak akan mampu menanggulanginya.

Selain masalah infrastruktur adalah juga bagaimana upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dengan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten kota dalam memaksimalkan fungsi pembangunan. Karena posisi pemerintah provinsi dalam konteks otonomi daerah merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selamat datang tahun politik tahun 2012, semoga menjadi tahun pencerdasan untuk rakyat Kalimantan Barat. **

* Penulis, Ketua Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM)

Kalimantan Barat, Anggota JCI Kalbar.