Kondisi Sosial Politik Kalimantan Barat Sepanjang 2011

SAMPAI medio 2011 kondisi perpolitikan di Kalbar merupakan periode lebih sehat dan konstruktif dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Walaupun setahun lagi dua pemilihan kepala daerah : pemilihan gubernur (Pilgub) Kalbar dan pemilihan walikota (Pilwako) Singkawang  akan berlangsung dalam waktu bersamaan. Hampir tak ada pengerahan massa bagi persiapan “pesta” demokrasi yang dikhawatirkan menjurus pada gejolak seperti terjadi sebelumnya.

     Upaya membandingkan kondisi politik antara 2010 dengan 2011 dirasakan cukup adil. Keduanya adalah periode yang sama-sama menghadapi dua pesta demokrasi: Pemilihan Bupati (Pilbub) Kabupaten Sintang dan Pilbub Kabupaten Ketapang  2010 dan persiapan Pilgub Kalbar dan  Pilwako Singkawang, 2012. Selain itu, dua periode tersebut juga sudah dan sedang menghadapi 2 (dua) peristiwa mengenaskan yang dikhawatirkan menimbulkan dampak sampingan negatif: Kasus Tarakan 2010 yang meledak  2 (dua) kali, 26 – 29/9 – 2010 yang menelan 5 (lima) jiwa melayang (Pontianak Post, 30/9-2010:1; Borneo Tribun, 30/9-2010:1) dan Kasus Camar Bulan 2011 yang menyita perhatian pejabat Pusat yang dinilai oleh banyak media massa kurang memperhatikan dan memperdulikan daerah, khususnya Kalbar (Pontianak Post, 24/11-2011:2; Borneo Tribun, 25/10-2011:1).

Guru, Budaya Antri & Buang Sampah

Oleh : Syarif Ibrahim Alqadrie


DENGAN berbagai alasan seorang rekan akrab saya menolak tawaran panitia penataran guru pada sebuah salah satu kabupaten di Kalbar untuk menyampaikan semacam obrolan tentang pendidikan. Rekan itu didaulat untuk memberi ceramah dadakan pada kesempatan penataran guru-guru SLTP yang diadakan di salah satu hotel di kota itu.

Tak Ada Persiapan dan Ketidakrapian
Alasan utama penolakan itu bukan disebabkan oleh tidak adanya honorarium karena tidak dianggarkan sebelumnya. Mengenai hal ini, kawan tersebut sudah bahagia seandainya panitia hanya mengucapkan terima kasih. Bahkan, rekan tadi pernah harus menanggung sebagian terbesar biaya ketika menjadi ketua panitia suatu pertemuan di kecamatannya. Namun ia tetap bersyukur karena dipinjamkan gedung serbaguna kecamatan dan Pak Camat mau tanda tangan undangan.

Alasan lain bukan pula disebabkan tidak ada bahan untuk diceramahkan karena diminta secara dadakan. Alasan yang mustahak adalah sang rekan berpakaian santai pada saat itu: celana panjang Lee, baju kaos belang-belang, bertopi pet dan bersandal kulit dengan rambut awut-awutan layaknya wisatawan kere. Mana mungkin ia akan berhadapan dengan para guru pencipta masa depan bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI : Bagian Kedua dari Dua Tulisan

Oleh : Syarif Ibrahim Alqadrie

SELAMA lebih kurang 40 tahun sejak bangsa ini memilih Jalan Tengah, yang dirintis oleh Mayjen A.H. Nasution saat itu, jalan “kompromi” itu dimaksud untuk menjembatani persaingan ketat dalam politik praktis antara Legislatif/Parlemen dengan eksekutif/pemerintah. Namun, korporat militer ABRI memanfaatkan dan menggunakan ABRI untuk kepentingan politik dan ekonomi bagi penguasa dan korporatnya sendiri dengan mengenyamping kepentingan bangsa, negara dan rakyat dengan mengorbankan kepentingan yang  lebih besar lagi: kebenaran, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

Back to Basics dan Back to Barracks
Kebanggaan kita kepada ABRI dan militer Indonesia menjadi bertambah ketika rakyat progresif dan para akademisi kritis melancarkan kritisisme mulai pada awal tahun 1980-an mempertanyakan keabsahan Dwi Fungsi bagi kemungkinan lahirnya dan kelanggengan Negara Demokratis dan Masyarakat Madani. Atas tuntutan tersebut, corporate Militer dan ABRI menyambut baik dengan spontanitas koreksi dan tuntutan tersebut. Dengan serta merta para pimpinan tertinggi Militer dan para ideolognya menegaskan bahwa Militer ABRI akan mulai meninggalkan Dwi Fungsi dengan bersikap “kembali ke dasar-dasar perjuangan” (Back Basics).

WASANTRA, TANNAS & Perbatasan Kalbar - Sarawak

Oleh : Syarif Ibrahim Alqadrie

Wawasan Nusantara (WASANTRA) dan Ketahanan Nasional (TANNAS) adalah doktrin, konsepsi nasional, dan paradigma dalam ilmu sosial. Kedua entitas di atas saling tergantung dan merupakan dasar berpijak bagi keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, mereka  merupakan dasar utama dan referensi bagi pemerintah, para pemimpin, elit, dan tokoh masyarakat dalam befikir, bersikap, memahami, berperilaku dan bertindak sehari-hari untuk memperkuat kesatuan bangsa dan NKRI melalui kemakmuran dan kesejahteraan. Artikel ini adalah makalah tanggapan dalam diskusi kelompok terfokus bertemakan ‘Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam Menjaga Keutuhan NKRI,’ diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Untan di Pontianak 27/9 - 2011. Ia juga mempertanyakan peranan WASANTRA dan TANNAS dalam menciptakan kawasan perbatasan Kalbar – Sarawak sebagai halaman depan atau belakang.